Beranda / konstitusi / soal / terbit

Jebakan Dalam Soal UUD 1945

Abinya Kay Posting Komentar
Soal-soal ujian yang berkaitan dengan UUD 1945 terkadang bisa merupakan jebakan, sehingga peserta ujian CPNS maupun Perangkat Desa bisa terjebak walau mereka sudah menghafalkan isi dari UUD 1945 yang sudah di amandemen tersebut. Contoh soal:


Tugas MPR menurut pasal 3 UUD 1945 adalah … 
A. Menetapkan Undang-Undang 
B. Memilih Presiden dan Wakil Presiden 
C. Mengubah Undang-Undang Dasar 
D. Meminta pertanggung jawaban dari Presiden

Mari kita baca bagaimana bunyi dari Pasal 3 UUD 1945 tentang MPR:
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan / atau Wakil Presiden
(3) Majelis Permusyarawatan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan / atau Wakiil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar
Dari pasal 3 UUD 1945 tersebut tidak ada kejelasan tentang apa "tugas MPR" sebagaimana pertanyaan jebakan di atas karena kalimat "berwenang mengubah dan menetapkan UUD", bukan merupakan tugas, tetapi kewenangan sehingga tidak tepat jika hal tersebut dimaksudkan sebagai tugas MPR. 
Memilih presiden juga bukan tugas, karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih seara langsug oleh rakyat sebagaimana tertulis dalam Pasal 6A yang merupakan amandemen ketiga. Serta MPR dalam hal ini adalah melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Pasal 3 UUD 1945 yang telah diamandemen. 
Kesimpulan dari soal jebakan: 
Soal jebakan tersebut di atas, mempunyai dua kemungkinan
1. Kemungkinan pertama soal UUD 1945 menjadi soal jebakan karena dibuat sebelum amandemen ketiga atau keempat, sebab, pada naskah asli berbunyi:
Pasal 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada Haluan Negara.
 Jika merunut dari naskah asli UUD 1945 maka tak salah lagi tugas dari MPR adalah menetapkan Undang-undang Dasar dan GBHN.
2. Soal dibuat setelah amandemen, akan tetapi pembuat soal di atas mengalami kesulitan membedakan antara istilah "kewenangan dan tugas", sehingga jawaban yang dimauinya adalah C. 

Ada juga kemungkinan ketiga yakni salah pada soalnya, sehingga tidak boleh diisi.

✅ Soal-soal Jebakan UUD 1945

Secara keseluruhan, soal-soal dan pembahasannya sudah baik dan efektif sebagai soal jebakan karena berhasil menguji pemahaman kontekstual dan detail pasal-pasal dalam UUD 1945.

Beberapa poin perlu dikoreksi/diperkuat untuk memastikan akurasi mutlak (sesuai hasil verifikasi):

Soal 1: Kekuasaan Tertinggi atas Angkatan Bersenjata

  • Soal: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal ini diatur dalam pasal...

    • A. Pasal 10 UUD 1945

    • B. Pasal 11 UUD 1945

    • C. Pasal 12 UUD 1945

    • D. Pasal 30 UUD 1945

  • Jawaban Benar: A. Pasal 10 UUD 1945

  • Pembahasan (Sudah Baik, Perlu Dipertegas):

    • Jebakan: Peserta terkecoh dengan Pasal 30 yang membahas Pertahanan dan Keamanan Negara.

    • Pertegas: Pasal 10 memang secara spesifik menyatakan "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara."

Soal 2: Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Tingkat Daerah

  • Soal: Berikut ini yang merupakan contoh pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat daerah adalah...

    • A. Pemilihan Presiden

    • B. Pemilihan Gubernur

    • C. Pembuatan Undang-Undang

    • D. Penetapan APBN

  • Jawaban Benar: B. Pemilihan Gubernur

  • Pembahasan (Sudah Baik, Perlu Penambahan Dasar Hukum):

    • Jebakan: Peserta terkecoh dengan opsi A (nasional) atau opsi C/D (wewenang lembaga negara).

    • Pertegas (Tambahkan Konteks UUD): Pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis, yang diimplementasikan melalui pemilihan langsung oleh rakyat di daerah (Pilkada).

Soal 3: Hak dan Wajib Usaha Pertahanan dan Keamanan

  • Soal: Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan ini diatur dalam...

    • A. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

    • B. Pasal 28 UUD 1945

    • C. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945

    • D. Pasal 31 UUD 1945

  • Jawaban Benar: C. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945

  • Pembahasan (Koreksi Penting pada Perbedaan Jebakan):

    • Koreksi Jebakan: Anda menyebutkan Pasal 27 ayat (3) mengatur "hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara."

      • Fakta: Bunyi Pasal 27 ayat (3) adalah: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

      • Fakta: Bunyi Pasal 30 ayat (1) adalah: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

    • Jebakan Lebih Kuat: Perbedaannya sangat tipis, hanya pada kata "upaya pembelaan negara" (Pasal 27 ayat 3) vs. "usaha pertahanan dan keamanan negara" (Pasal 30 ayat 1). Dalam konteks resmi, Pasal 30 ayat (1) adalah yang spesifik mengawali bab tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.

    • Saran: Tetap pilih C, tetapi perjelas bahwa Pasal 30 ayat (1) lebih spesifik menggunakan frasa "pertahanan dan keamanan negara" yang menjadi sub-bab utamanya.

Soal 4: Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

  • Soal: Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh...

    • A. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

    • B. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial

    • C. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

    • D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan di bawahnya12

  • Jawaban Benar: D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan di bawahnya34

  • Koreksi Jawaban dan Pembahasan (Penting):56

    • Fakta UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2):78

      "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah9 Agung dan badan peradilan y10ang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

    • Opsi A (MA dan MK) tidak lengkap karena badan peradilan di bawah MA (seperti Pengadilan Negeri/Agama/Militer/TUN) adalah bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman.

    • Opsi D adalah yang paling akurat dan mencakup semua sub-pelaksana. Komisi Yudisial (KY) benar, bukan pelaksana, melainkan lembaga penunjang yang mengawasi hakim (seperti yang Anda sebutkan di pembahasan).

    • Jebakan Perbaikan: Opsi A dan C adalah pengecoh kuat.

Soal 5: Negara Indonesia adalah Negara Hukum

  • Soal: "Negara Indonesia adalah negara hukum" Pernyataan tersebut terdapat dalam pasal...

    • A. Pasal 1 ayat 1

    • B. Pasal 1 ayat 2

    • C. Pasal 1 ayat 3

    • D. Pasal 27 ayat 1

  • Jawaban Benar: C. Pasal 1 ayat 3

  • Pembahasan (Sudah Baik):

    • Jebakan: Peserta terkecoh dengan Pasal 1 ayat 1 (Negara Kesatuan, Republik), Pasal 1 ayat 2 (Kedaulatan Rakyat), atau Pasal 27 ayat 1 (Persamaan Kedudukan di Mata Hukum).

    • Pertegas: Bunyi Pasal 1 ayat (3) adalah "Negara Indonesia adalah negara hukum." (Pasal ini merupakan hasil Amandemen UUD 1945).

🌟 Rekapitulasi Perbaikan

SoalJawaban AwalKoreksi JawabanPerbaikan Kunci Pembahasan
Soal 1ATetap APembahasan sudah akurat.
Soal 2BTetap BTambahkan rujukan ke Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
Soal 3CTetap CBedakan secara tajam: P. 30 (1) = usaha pertahanan dan keamanan negara, P. 27 (3) = upaya pembelaan negara.
Soal 4AGanti ke DD lebih lengkap karena memasukkan "badan peradilan di bawahnya" sesuai bunyi Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
Soal 5CTetap CPembahasan sudah akurat.

Kesimpulan: Anda hanya perlu mengoreksi jawaban dan pembahasan untuk Soal 4 agar menjadi benar-benar akurat berdasarkan bunyi UUD 1945 hasil amandemen, dan memperkuat poin jebakan pada Soal 3.

Posting Komentar untuk "Jebakan Dalam Soal UUD 1945"

Posting Komentar

silahkan berkomentar